TAKWA KEPADA ALLAH, ESENSI dari SILA KETUHANAN YME
Oleh: M. Mujib Ansor
Ma’asyiral muslimin rahimakumullah,
Marilah kita terus bertekad meningkatkan iman dan takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya agar hidup kita selalu diridhai oleh Allah swt, sehingga kita bisa sukses selalu, meraih kemenangan, dan penuh berkah, dunia akhirat, sebagaimana firman Allah swt:
فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ࣖ
“Maka, bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang berakal sehat agar kalian beruntung.” (QS. Al-Maidah (5): 100)
Dalam Tafsir Jalalain disebut تَفُوْزُوْنَ artinya kalian sukses atau mendapat kemenangan.
Hadirin, jamaah rahimakumullah
Bertakwa kepada Allah adalah bagian terpenting atau esensi dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu yang dikemukakan oleh Bung Karno ketika mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara dalam pidatonya 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPK pertama. Beliau mengemukakan: Prinsip kelima adalah prinsip Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Bung Karno mengusulkan dasar negara bernama Pancasila dengan urutan sila:
- Kebangsaan Indonesia
- Internasionalisme atau Peri-kemanusiaan
- Mufakat atau demokrasi
- Kesejahteraan sosial
- Ketuhanan Yang Maha Esa
Prinsip Ketuhanan!, lanjut Bung Karno, Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan. Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al-Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad saw, orang Buddha menjalani ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semua bertuhan. Hendaknya Negara Indonesia ialah Negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa… Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang bertuhan!
Kemudian Bung Karno mengajak umat beragama untuk menjalankan agama dengan cara yang berkeadaban. Yaitu, dengan cara hormat-menghormati satu sama lain. Itu yang disebut Bung Karno dengan Ketuhanan yang berkebudayaan. (A.B. Kusuma (2004): 163-164)
Dengan demikian, yang dikehendaki Bung Karno dengan sila Ketuhanan ialah, negara yang bertuhan, bangsa Indonesia yang bertuhan, dan segenap rakyatnya bertuhan, menyembah Tuhan, dan beribadah sesuai agamanya masing-masing. Di samping ajakan untuk saling menghormati sesama pemeluk agama. Itu yang biasa disebut toleransi.
Kalau diringkas, kandungan sila Ketuhanan menurut Bung Karno ada tiga: pertama, bangsa yang beragama dan beribadah menurut ajaran kitab suci masing-masing; kedua, bertakwa kepada Tuhan (yang merupakan esensi dari orang beragama); dan ketiga, saling menghormati antar umat beragama (toleransi).
Jadi, bukan hanya toleransi makna sila Ketuhanan YME itu, seperti yang selama ini dikedepankan, sehingga banyak yang salah kaprah: bershalawat di gereja, mengaji di gereja, ikut ibadah di gereja, umat Islam ikut mengusung/memikul patung Bunda Maria dst. Itu bukan toleransi, tapi kebablasan. Inti dari toleransi adalah menghormati umat beragama lain untuk memeluk dan beribadah sesuai agama dan keyakinannya, tanpa ada gangguan dari pihak lain. Bukan mencampuradukkan ajran dan peribadatan, apalagi akidah.
Soal toleransi, umat Islam sudah khatam, tidak perlu diajari. Sejak lahirnya Islam diajarkan oleh Nabi Muhammad saw sampai hari ini, umat Islam terbukti paling toleran sepanjang Sejarah.
Tahun 2012 lalu Kyai Haji Hasyim Muzadi selaku Presiden WCRP (World Conference on Religions for Peace) dan Sekjen ICIS (International Conference for Islamic Scholars) pernah membantah tuduhan intoleran dari Barat. Beliau sangat menyayangkan tuduhan intoleransi beragama di Indonesia oleh Barat.
Kyai Hasyim menegaskan: tidak ada negara di dunia ini yang lebih toleran dari Indonesia -yang mayoritas muslim ini, pen.- dalam beragama. Selama berkeliling dunia, saya belum menemukan negara muslim manapun yang setoleran Indonesia.
Ketua PBNU dua periode ini (1999-2004 dan 2004-2009/2010) juga mengatakan, Indonesia lebih baik toleransinya ketimbang Swiss yang sampai sekarang tidak memperbolehkan pendirian menara masjid. Indonesia juga lebih baik dari Perancis yang masih mempersoalkan jilbab, dan lebih baik dari Denmark, Swedia dan Norwegia yang tak menghormati agama karena di sana ada UU perkawinan sejenis.[2]
Hadirin jamaah rahimakumullah,
Jadi, sekali lagi, makna terpenting atau esensi dari sila Ketuhanan YME menurut Bung Karno -salah seorang pendiri bangsa ini dan yang mengusulkan dasar negara Pancasila- adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bukan sekedar toleransi. Pernyataan bukan sekedar toleransi ini ditegaskan oleh Bung Hatta dan para pendiri bangsa lainnya.
Bapak Moh. Hatta beserta 4 orang pendiri bangsa lainnya yang masih hidup di tahun 1975 (yaitu Dr. H. Mohammad Hatta, Prof. Mr. H. Ahmad Subardjo Djojodisurjo, Mr. AA. (Alex Andries) Maramis, Prof. Mr. Sunario, dan Prof. Mr. A. G. Pringgodigdo), diberi amanah oleh Presiden Soeharto untuk menulis tafsir tentang Pancasila agar tidak banyak perselisihan dalam menafsirkan Pancasila. Mereka berhasil merumuskan tafsir Pancasila itu kemudian dituangkan dalam buku berjudul Uraian Pancasila: Penjelasan dan Penafsiran dari Para Penyusun UUD 1945 dan Pancasila, yang terbit pertama kali tahun 1975.
Mereka mengatakan, ketika sila Ketuhanan diletakkan pada urutan sila pertama, berbeda dengan usulan Bung Karno dalam pidatonya 1 Juni 1945 yang meletakkan pada sila kelima,[3] maka Bung Hatta mengatakan bahwa ini artinya Indonesia dibangun di atas landasan moral terlebih dahulu untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Sila pertama, Ketuhanan adalah landasan moralnya, sedangkan keadilan sosial disamping menjadi landasan juga sekaligus menjadi tujuan yang harus diwujudkan. Sekali lagi, terjadinya perubahan urutan sila yang lima itu, mengakibatkan politik negara mendapat dasar moral yang kuat.
Dengan kedudukan seperti itu, maka menurut Hatta dkk (Panitia 5): Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi hanya sekedar hormat-menghormati agama masing-masing, melainkan menjadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, persaudaraan dan lainnya. Negara dengan itu memperkokoh fundamennya. Dengan dasar-dasar ini sebagai pimpinan dan pegangan, pemerintah negara pada hakekatnya tidak boleh menyimpang dari jalan yang lurus untuk mencapai kebahagiaan rakyat dan keselamatan masyarakat, perdamaian dunia serta persaudaraan bangsa-bangsa.
Hadirin jamaah rahimakumullah,
Di sini Bapak Moh. Hatta dkk menegaskan bahwa: pertama, sila Ketuhanan menjadi landasan moral dibangunnya negeri ini; kedua, sila Ketuhanan tidak hanya sekedar toleransi.
Maka tidak heran, ketika Ketua MK (Anwar Usman) dicopot (diberhentikan) dari jabatannya oleh Ketua MKMK pada tgl 7 November 2023, karena terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama), kemudian disusul Ketua KPK (Firli Bahuri) juga diputus oleh Ketua Dewas KPK telah melakukan pelanggaran etik berat, pada 27/12/2023, dan berikutnya Ketua KPU RI (Hasyim Asy’ari) juga diputus oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada 3 Juli 2024 dengan sanksi pemberhentian tetap dari jabatannya sebagai Ketua merangkap anggota, karena terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Publik memberi reaksi keras dengan mengatakan bahwa Indonesia berada dalam darurat etik dan moral. Bagaimana tidak? Tiga ketua Lembaga tinggi negara terbukti melanggar kode etik dan moral. Belum lagi yang tersandung kasus hukum, seperti korupsi di semua wilayah kekuasaan, baik di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.
Jadi, Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya negara menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan, dan nilai-nilai Ketuhanan ada pada agama-agama yang dipeluk bangsa Indonesia, sebagaimana disampaikan Prof. Zakiah Daradjat dalam bukunya Membina Nilai-Nilai Moral di Indonesia (1985) bahwa realisasi dari Ketuhanan Yang Maha Esa hanya mungkin dalam agama.
Hadirin jamaah rahimakumullah,
Maka, janganlah dibenturkan antara Pancasila dengan agama, karena realisasi Ketuhanan YME hanya ada dalam agama. Maka orang yang bertakwa kepada Tuhan YME adalah orang yang Pancasilais, bukan anti Pancasila.
Ironis sekali jika ada yang mengatakan bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama. Itu dikemukakan oleh kepala BPIP (Badan Pembina Ideologi Pancasila), bukan orang timber-timbir. Ironis sekali. Setelah diprotes oleh banyak kalangan, baru ia mengklarifikasi, maksudnya adalah orang beragama yang radikal, intoleran, dan teroris. Kalau itu yang maksud, cukup disebut saja bahwa musuh terbesar Pancasila adalah terorisme, radikalisme, dan intoleran, bukan agama.
Berikutnya, penggunaan jilbab bagi seorang Muslimah adalah bagian dari pelaksanaan ajaran agama. Itu sesuai dengan sila Ketuhanan, sesuai dengan pasal 29 ayat 2 UUD 1945: Bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”
Tiba-tiba kepala BPIP membuat aturan bahwa anggota Paskibraka putri tidak boleh mengenakan jilbab di dua tempat, yaitu: saat pengukuhan oleh Presiden di IKN (13 Agustus 2024) dan saat pengibaran bendera pada 17 Agustus 2024. Sontak saja mendapat reaksi keras dari semua komponen bangsa: NU, Muhammadiyah, MUI, bahkan organisasi PPI (Paripurna Paskibraka Indonesia) juga protes keras. Baru setelah itu Kepala BPIP minta maaf dan membolehkan Paskibraka putri untuk mengenakan jilbab pada saat pengibaran dalam upacara HUT ke-79, tgl. 17 Agustus 2024.
Hadirin jamaah rahimakumullah,
Jadi, sekali lagi, janganlah dibenturkan antara agama dengan Pancasila. Bagi umat Islam Ketuhanan YME itu dimaknai tauhid. Para ulama dan pejuang Islam di Indonesia sudah sepakat bahwa sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” mencerminkan makna tauhid dalam ajaran Islam.
Tokoh NU, KH. Achmad Siddiq (Rais Aam Syuriah PBNU periode 1984-1991) menulis: Kata “Yang Maha Esa” pada sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) merupakan imbangan tujuh kata yang dihapus dari sila pertama menurut rumusan semula. Pergantian ini dapat diterima dengan pengertian bahwa kata “Yang Maha Esa” merupakan penegasan dari sila Ketuhanan, sehingga rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa” itu mencerminkan pengertian tauhid (monoteisme murni) menurut akidah Islamiyah (surat al-Ikhlas). Kalau para pemeluk agama lain dapat menerimanya, maka kita bersyukur dan berdoa.
Allah berfirman:
وَإِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحۡمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ
“Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah (2): 163)
Buya Ahmad Syafii Maarif (Ketua PP Muhammadiyah periode 1998-2005) dalam bukunya Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara juga memaknai Ketuhanan Yang Maha Esa itu sebagai konsep tauhid. Ia menegaskan, “… Dengan demikian tuduhan-tuduhan yang biasa dialamatkan kepada ummat Islam sebagai anti Pancasila adalah lagu usang yang tidak perlu diputar lagi. Bukankah sila Ketuhanan Yang Maha Esa diilhami sepenuhnya oleh konsep tauhid, urat tunggang iman dalam sistem kepercayaan Islam? Dengan demikian setiap usaha dari mana pun, yang mencoba memisahkan Pancasila dari intervensi wahyu adalah ahistoris, sebab Atribut “Yang Maha Esa” sesudah “Ketuhanan” dalam sila pertama jelas sekali menunjukkan bahwa konsep Ketuhanan dalam Pancasila bukanlah semata fenomena sosiologis, melainkan refleksi dari ajaran tauhid. Hal ini dapat diperkuat lagi misalnya dengan suatu pengandaian, yaitu: sekiranya mayoritas rakyat Indonesia bukan pemeluk Islam, maka dapatlah dipastikan bahwa Pancasila tidak akan mengenal sila Ketuhanan, apalagi sila Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Hadirin jamaah rahimakumullah,
Demikianlah, sekali lagi, yang dikehendaki Bung Karno dan segenap para pendiri bangsa ini dengan sila Ketuhanan ialah, negara yang bertuhan, bangsa Indonesia yang bertuhan, dan segenap rakyatnya bertuhan, menyembah Tuhan, dan beribadah sesuai agamanya masing-masing. Yang esensinya adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di samping ajakan untuk saling menghormati sesama pemeluk agama, yang biasa disebut toleransi.
Jadi, toleransi bukan satu-satunya makna dari sila Ketuhanan, justru esensi dari sila Ketuhanan adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika ini yang dipraktikkan oleh segenap warga bangsa, khususnya para penyelenggara negara, niscaya cita-cita proklamasi, terwujudnya negara yang adil dan Makmur benar-benar bisa diwujudkan.
Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang istiqamah dan diberi para pemimpin yang amanah, sehingga negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Amin ya rabbal ‘alamin. []
Mojokerto, 20/9/2024
SUMBER RUJUKAN:
Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006, edisi revisi, cet. pertama.
Mohammad Hatta, Dr. H., dkk., Uraian Pancasila: Penjelasan dan Penafsiran dari Para Penyusun UUD 1945 dan Pancasila, Jakarta: Penerbit Bee Media Pustaka, 2020.
RM. A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia Kampus Universitas Indonesia, 2004.
Zakiah Daradjat, Prof. Dr., Membina Nilai-Nilai Moral di Indonesia, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1985, cet. keempat
Kanwil Kemenag Provinsi Aceh dalam https://aceh.kemenag.go.id/baca/kh-hasyim-muzadi:-tidak-ada-yang-lebih-toleran-dari-indonesia-dalam-beragama, diunduh, Jumat, 20/9/2024 pukul 06.44; lihat juga www.arrahmah.id
Catatan Kaki:
[2] Kanwil Kemenag Provinsi Aceh dalam https://aceh.kemenag.go.id/baca/kh-hasyim-muzadi:-tidak-ada-yang-lebih-toleran-dari-indonesia-dalam-beragama, diunduh, Jumat, 20/9/2024 pukul 06.44; lihat juga www.arrahmah.id)
[3] Dalam rumusan Bung Karno 1 Juni 1945, sila Ketuhanan diletakkan pada urutan ke lima, kemudian oleh Panitia 9 diubah menjadi urutan pertama dalam Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 berbunyi: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dan disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan sila pertama berbunyi: Ketuhanan Yang Maha Esa.
