INDONESIA DENGAN DASAR PANCASILA TERMASUK DAR ISLAM (NEGERI ISLAM)[1]
Oleh: Dr. KH. Agus Hasan Bashori, Lc., M.Ag.
(Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Lembaga Dakwah dan Pendidikan Islam Indonesia (PULDAPII)
Saya sangat senang dengan hadirnya buku Pancasila Hadiah Umat Islam Untuk Indonesia ini, karena begitu lengkap dalam merekam sejarah berdirinya bangsa dan Negara Republik Indonesia ini. Khususnya, kegigihan usaha umat Islam yang diwakili oleh para ulama dan para politisi muslim sejak sebelum merdeka hingga Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang menentukan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 bagi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam konsideran menimbang Dekret Presiden tersebut disebutkan bahwa Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.
Selain 5 poin penting yang kami sebutkan dalam kata pengantar ini, saya akan melengkapi dengan pembahasan: Apa atau bagaimana status Nusantara ini sebelum kemerdekaan, dan bagaimana pula setelah kemerdekaan dengan dasarnya Pancasila, apakah dalam perspektif fikih Islam bisa disebut Negara Islam atau bukan?
Indonesia Sebelum Kemerdekaan
kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945, Negeri kita Nusantara ini adalah Negeri Islam. Hal ini terlihat jelas dalam Pandangan Islam yang diwakili oleh Nahdlatul Ulama pada tahun 1935, sepuluh tahun sebelum merdeka.
Dalam keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-11 di Banjarmasin pada tanggal 19 Rabiul Awal 1355 H/ 9 Juni 1935 M tentang masail diniyyah, ada pertanyan:
“Apakah nama negara kita menurut syara’ agama Islam?”
Dijawab:
“Sesungguhnya negara kita Indonesia dinamakan Negara Islam karena telah pernah dikuasai sepenuhnya oleh orang Islam. Walaupun pernah direbut oleh kaum penjajah kafir, tetapi nama negara Islam tetap selamanya.”
Keterangan: Dari kitab Bughyatul-Mustarsyidin bab al-Hudnah wal imamah.
في بغية المسترشدين (ج 1 / ص 541)[2] فى باب الهدنة والإمامة ما نصه : (مسألة) كلُّ محلٍّ قَدَرَ مُسلمٌ سَاكِنٌ بِهِ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنَ الحَرْبِيِّيْنَ فِي زَمَنٍ مِنَ الْأَزْمَانِ يَصِيْرُ دَارَ إِسْلَامٍ تَجْرِی عَلَیْهِ أَحْكَامُهُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ وَمَا بَعْدَهُ، وَإِن انْقَطَعَ امْتِنَاعُ الْمُسْلِمِيْنَ بِاسْتِيْلَاءِ الْكُفَّارِ عَلَيْهِمْ وَمَنْعِهِمْ مِنْ دُخُوْلِهِ وَإِخْرَاجِهِمْ مِنْهُ، وَحينَئذٍ فَتَسْمِيَتُه دارَ حَرْبٍ صُوْرَةً لَا حُكْمًا، فَعُلِمَ أنَّ أَرْضَ بَتَاوِي (جَاكَرْتَا) بَلْ وَغَالِبُ أَرْضِ جَاوَا دَارُ إِسْلَامٍ لِاسْتِيْلَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَيْهَا قَبْلَ الْكُفَّارِ . اهـ .
Dalam Kitab Bughyah al-Mustarsyidin (jilid 1/ hal. 541) dalam Bab Al-Hudnah dan Imamah dinyatakan:
“(Masalah) Setiap tempat yang penduduk muslim yang tinggal di dalamnya mampu mempertahankannya dari kaum kafir harbiy (yang memerangi umat Islam, pen.) di salah satu masa dari masa yang lampau maka ia menjadi Dar Islam (negeri Islam) yang berlaku atasnya hukum-hukum Islam di masa itu dan di masa setelahnya, meskipun pernah terputus pertahanan umat Islam dengan dikuasai oleh kaum kafir, dan mereka melarang muslim dari memasukinya dan mengusir muslim dari padanya. Maka pada saat itu penamaannya sebagai Dar Harb (negeri perang) hanyalah dalam bentuk lahiriyahnya, bukan dalam status hukumnya[3]. Dengan demikian diketahuialah bahwa tanah Betawi (Jakarta), bahkan mayoritas tanah Jawa adalah Negeri Islam karena umat Islam menguasainya sebelum orang kafir.”[4]
Indonesia Setelah Kemerdekaan dengan Dasar PANCASILA
Definisi Negeri Islam disampaikan oleh para ulama. Jumhur ulama dari kalangan Malikiyyah, Syafi’iyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa Dar Harb adalah negeri yang dikuasai orang kafir, dan mereka memberlakukan di dalamnya hukum-hukum mereka. Sebagaimana negeri yang dikuasai orang muslim, dan diberlakukan di dalamnya hukum-hukum Islam maka menjadi Dar Islam. Jadi ukurannya menurut Jumhur ulama adalah penguasaan terhadap negeri itu dan hukum yang berlaku di dalamnya. Pendapat jumhur ini juga diikuti oleh Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani dari kalangan Madzhab Hanafiyyah.[5]
Dahulu, Makkah adalah Dar harb karena hukum-hukum jahiliyyah yang menang waktu itu[6], kemudian berubah menjadi Dar Islam setelah Fat-hu Makkah, dimana hukum-hukum Islam yang menang, maka ia dinisbatkan kepada Islam karena Islam telah menghilangkan hukum jahiliyyah. Syirik hilang, digantikan oleh tauhid, sehingga kemenangan dan syiar di dalamnya milik hukum-hukum syariat Islam, sebagai ganti dari hukum-hukum jahiliyyah. Inilah perbedaan yang asli antara dar Islam dan dar kufr. Atas dasar inilah para ahli fikih membagi dunia.[7]
Imam Qadhi Abu Ya’la al-Hanbali berkata:
وَكُلُّ دَارٍ كَانَتِ الْغَلَبَةُ فِيْهَا لِأَحْكَامِ الْإِسْلَامِ دُوْنَ أَحْكَامِ الْكُفْرِ فَهِيَ دَارُ إِسْلَامٍ، وَكُلُّ دَارٍ كَانَتِ الْغَلَبَةُ فِيْهَا لِأَحْكَامِ الْكُفْرِ دُوْنَ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ فَهِيَ دَارُ كُفْرٍ .
“Setiap negeri yang kemenangan di dalamnya milik hukum-hukum Islam, bukan hukum-hukum kufur, maka ia Dar Islam (negeri Islam). Dan setiap negeri yang kemenangan di dalamnya adalah milik hukum-hukum kufur, bukan hukum-hukum Islam, maka ia Dar kufr (Negeri kufur).”[8]
Sementara Madzhab Hanafiyah seperti dikatakan oleh al-Kasani:
“Tidak ada khilaf di atara para sahabat kami bahwa negeri kufur menjadi negeri Islam dengan menangnya hukum-hukum Islam di dalamnya, dan mereka berselisih tentang Negeri Islam, dengan apakah negeri Islam berubah menjadi negeri kufur. Abu Hanifah mengatakan: Negeri Islam tidak berubah menjadi negeri kufur kecuali dengan 3 syarat: a) dengan kemenangan hukum kufur di dalamnya, b) negeri itu bersambung dengan negeri kufur, c) tidak tersisa di dalamnya seorang muslim juga seorang dzimmi yang merasa aman seperti amannya di negeri Islam.”[9]
Imam Nawawi al-Syafi’i merinci tentang negeri Islam. Dalam pembahasan hukum laqith (anak yang ditemukan) beliau membagi negeri Islam menjadi tiga. Beliau berkata:
“Laqith ditemukan di negeri Islam atau negeri kufur. Keadaan pertama, negeri Islam itu ada tiga macam:
- Negeri yang dihuni oleh kaum muslimin, maka laqith yang didapati di sana adalah muslim, meskipun di sana ada kafir dzimmi. Ini untuk memenangkan Islam.
- Negeri yang dibuka (ditaklukkan) oleh umat Islam dan ditetapkan negeri itu tetap pada penghuninya yang kafir, dengan mereka membayar jizyah, maka orang muslim telah memiliki negeri itu, atau mereka berdamai dengan umat Islam (tanpa perang) maka umat Islam tidak memiliki negeri itu. Maka laqith yang ditemukan di dalamnya adalah muslim, jika di dalamnya ada satu atau lebih orang Islam, jika tidak ada orang Islam maka ia kafir, menurut pendapat yang benar. Ada yang mengatakan ia muslim, karena ada kemungkinan ia adalah anak dari orang yang menyembunyikan keislamannya di antara mereka.
- Negeri yang didiami oleh orang Islam kemudian mereka terusir dari sana dan dikuasai oleh orang kafir. Jika di sana tidak ada orang yang dikenal dengan keislamannya maka laqith itu kafir menurut pendapat yang benar. Abu Ishaq berkata: “Ia muslim, karena ada kemungkinan ada orang yang menyembunyikan Islamnya. Jika ada orang yang dikenal Islamnya maka anak itu muslim, dan di dalamnya ada kemungkinan milik al-Imam. Adapun para sahabat mengelompokkan negeri ketiga ini sebagai Dar Islam, maka terkadang ada dalam ucapan mereka apa yang mengharuskan bahwa penguasaan muslim yang dulu cukup untuk berlangsungnya hukum (Dar Islam). Saya melihat milik sebagian mutaakhirin penerapan apa yang mereka sebut itu kepada negeri yang mereka tidak melarang kaum muslimin dari padanya, jika mereka melarang kaum muslimin maka ia adalah negeri kufur.[10]
Dengan demikian, berdasarkan perspektif fikih Islam di atas maka Indonesia dengan dasar PANCASILA termasuk Dar Islam (Negeri Islam) karena dulunya adalah wilayah kerajaan-kerajaan Islam, kemudian penduduknya mayoritas muslim, yang berhasil mempertahankan dari penjajahan kafir, baik penjajah yang dari Eropa maupun dari Asia.
Begitu pula jika dilihat dari Istalah Daulah Islamiyyah (Negara Islam) maka Indonesia juga masuk dalam pengertian Negara Islam. Di antara ulama yang menjelaskan tentang konsep dan karakter Negara Islam adalah Imam Syaukani. Beliau berpandangan bahwa Negara Islam itu memiliki 4 rukun, yaitu; umat (bangsa/rakyat), iklim (wilayah, disebut Dar Islam), qanun (UUD dan UU serta hukum dan peraturan yang menjadi turunannya. Menurut Syaukani akar dari qanun Islam adalah apa yang ada dalam Syariat Islam, dan Sulthah (hukumah, pemerintahan).
Kemudian Syaukani juga menjelaskan bahwa asas hukum dalam Negara Islam juga ada 4, yaitu; keadilan, syura (musyawarah), jihad fi sabilillah, dan amar makruf serta nahi anil munkar.[11]
Kalau kita lihat dari rukun Negara Islam maka Indonesia ini umatnya adalah mayoritas Islam, iklimnya adalah kebanyakan wilayah kerajaan-kerajaan Islam, qanunnya adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pembukaan dan pasal 29 ayat 1, dan bahwa Piagam Jakarta yang tertanggal 22 Juni 1945 itu menjiwai Undang-Undang Dasar 1945, serta sudah banyak hukum-hukum syariat Islam yang diadopsi menjadi hukum positif di Indonesia.
Kemudian dari aspek 4 asas hukumnya; keadilan, permusyawaratan, jihad fi sabilillah, dan amar makruf nahi anil munkar, juga ada walaupun dalam batas-batas tertentu. Adapun dalam bentuk idealnya atau maksimalnya maka itu semua kembali kepada perjuangan generasi umat Islam penerus bangsa ini, apakah Muslim nasionalis yang dominan ataukah sekuler nasionalis. Di sinilah pentingnya kehadiran buku ini, agar generasi muslim mendatang mengerti dan menghargai modal dasar yang baik dalam berbangsa dan bernegara ini. Wallahu al-Muwaffiq ila aqwam al-thariq.
Oleh karena itu dalam pandangan fikih Islam Presiden Republik Indonesia (yang selama ini muslim) merupakan ulil amri bagi umat Islam Indonesia. Muktamar Nahdlatul Ulama’ Ke-20 di Surabaya pada tanggal 10-15 Muharram 1374 H/ 8-13 September 1954 M menjawab pertanyaan berikut:
“Sahkah atau tidak Keputusan Konfrensi Alim Ulama’ di Cipanas tahun 1954, bahwa Presiden RI (Ir. Soekarno) dan alat-alat negara adalah waliyul amri dlaruri bisy syaukah (Penguasa pemerintahan secara darurat sebab kekuasaannya)?” (NU Cab. Blitar)
Jawab: “Betul, sudah sah keputusan tersebut”.
Keterangan:
- Dalam kitab Syarah Al Ihya’ I/
- Dalam kitab Kifayatul Akhyar II/159.[12]
Demikian, semoga bermanfaat. Dan semoga buku ini bisa dibaca sebanyak mungkin oleh generasi muda Islam khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Walhamdulillahi Rabbil ‘alamin. []
Malang, 16 Juli 2024/ 10 Muharram 1446 H.
DAFTAR PUSTAKA
Abid bin Muhammad Sufyani, al-Awlamah wa Khashaish Dar al-Islam wa Dar al-Kufr, Dar al-Fadhilah, Riyadh,
Abu Ya’la, Al-Mu’tamad fi Ushul al-Din, tahqiq Dr. Wadi’ Zaidan, Dar al-Masyriq Beirut.
Agus Hasan Bashori, Koreksi Total Fiqih Lintas Agama, Pustaka Kautsar, Jakarta, 2004.
Al-Kasani, Badai’ al-Shana’i’
Ibn Hajar al-Haitami al-Makki, Tuhfah al-Muhtaj Fi Syarh al-Minhaj,
Imam Nawawi, Raudhah al-Thalibi wa ‘Umdah al-Muftin, al-Maktab al-Islami, Beirut, 1991.
Imam Malik, Al-Mudawwanah al-Kubra, Penerbit al-Sa’adah, Mesir, .
K.H. A. Aziz Masyhuri, Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama Kesatu-1926 s/d Kedua Puluh Sembilan 1994,
Syaikh Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Ba Alawi al-Hadhrami, Bughyatul Mustarsyidin fi Tahlishi Fatawa Ba’dul A’immati minal-Muta’akh-khirin “بغية المسترشدين في تلخيص فتاوي بعض الأئمّة من المتأخرين”,
Al-Imam al-Dahlawi, masalah tahawwul Dar al-Islam Ila Dar al-Kufr, https://majles.alukah.net/showthread.php?t=20007
Anonim, Dar al-Kufr kama ‘Arrafaha al-Fuqaha’, https://thahabi.org/en/book/15238/read/4, diakses, 16 Juli 2024.
Muhammad Muhammad Ali Muhamad, al-Fikr al-Siyasi ‘Inda al-Imam al-Syaukani, https://www.alukah.net/library/0/23251/الفكر-السياسي-عند-الإمام-الشوكاني-دراسة-مقارنة/
Catatan Kaki:
[1] Tulisan ini diambil dari Kata Pengantar Buku Pancasila Hadiah Umat Islam Untuk Indonesia, karya M. Mujib Ansor.
[2]Judul lengkapnya “بغية المسترشدين في تلخيص فتاوي بعض الأئمّة من المتأخرين”, ditulis oleh Syaikh Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Ba Alawi al-Hadhrami w. 1320 H/1902 M.
[3] Ucapan semakna dengan ini ada dalam kitab Tuhfah al-Muhtaj Fi Syarh al-Minhaj, karya Ibn Hajar al-Haitami al-Makki (w. 974 H))
[4] K.H.A. Aziz Masyhuri, Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama Kesatu-1926 s/d kedua puluh Sembilan 1994, hal. 138 soal 192.
[5] Al-Imam al-Dahlawi, masalah tahawwul Dar al-Islam Ila Dar al-Kufr, https://majles.alukah.net/showthread.php?t=20007, diakses, 16, Juli 2024; Anonim, Dar al-Kufr kama ‘Arrafaha al-Fuqaha’, https://thahabi.org/en/book/15238/read/4, diakses, 16 Juli 2024.
[6] Imam Malik, Al-Mudawwanah al-Kubra, Penerbit al-Sa’adah, Mesir, 3/23.
[7] Abid bin Muhammad Sufyani, al-Awlamah wa Khashaish Dar al-Islam wa Dar al-Kufr, Dar al-Fadhilah, Riyadh, 54-55.
[8] Abu Ya’la, Al-Mu’tamad fi Ushul al-Din, hal. 276, tahqiq Dr. Wadi’ Zaidan, Dar al-Masyriq Beirut.
[9] Al-Kasani, Badai’ al-Shana’i’, 7/130.
[10] Imam Nawawi, Raudhah al-Thalibi wa ‘Umdah al-Muftin, al-Maktab al-Islami, Beirut, 1991, 5/343-344. Ucapan Imam Nawawi ini juga ucapan Imam Rofi’i. lihat Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj Fi Syarh al-Minhaj, 9/269.
[11] Muhammad Muhammad Ali Muhamad, al-Fikr al-Siyasi ‘Inda al-Imam al-Syaukani, https://www.alukah.net/library/0/23251/الفكر-السياسي-عند-الإمام-الشوكاني-دراسة-مقارنة/, diakses 16 Juli 2024.
[12] K.H.A. Aziz Masyhuri, Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama Kesatu-1926 s/d kedua puluh Sembilan 1994, hal. 207-208, Soal 277.
