MASA PENDUDUKAN JEPANG

@Serial Sejarah Pancasila Hadiah Umat Islam Untuk Indonesia

MASA PENDUDUKAN JEPANG

Oleh: M. Mujib Ansor, S.H., M.Pd.I. (Kepala MA Al-Umm Malang)

Membahas tentang Pancasila tidak bisa lepas dari keberadaan BPUPK dan PPKI. Pembahasan secara detil tentang rumusan Pancasila dilakukan dalam sidang BPUPK, selanjutnya keputusan akhirnya ada pada PPKI. Namun, sebelum masuk lebih dekat mengenal BPUPK dan PPKI, penulis awali dengan pembahasan tentang situasi akhir penjajahan di Indonesia menjelang kemerdekaan, yaitu masa pendudukan Jepang (1942-1945). Hal ini dimaksudkan agar pembaca bisa sedikit punya gambaran atau dengan kata lain menyelami suasana kebatinan bangsa Indonesia saat itu, hingga lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini.[1] Boleh dikatakan bahwa masa pendudukan Jepang merupakan pintu gerbang untuk memasuki kemerdekaan Republik Indonesia.

Masa Pendudukan Jepang

Di dalam usahanya untuk membangun suatu imperium di Asia, Jepang telah meletuskan suatu perang di Pasifik. Armada Amerika terkuat di Pasifik yang berpangkalan di Pearl Harbour, Hawaii, merupakan penghalang besar bagi Jepang yang berambisi memiliki bahan industri di negara-negara selatan. Oleh karena itu, untuk menghancurkan armada Amerika, disusun rencana serangan rahasia oleh Laksamana Isoroku Yamamoto pada bulan September 1941. Pada bulan berikutnya, tanggal 26 November 1941, Armada Laksamana Noichi Nagumo yang diangkat sebagai panglima operasi bergerak dari kepulauan Kuril. Dengan kekuatan puluhan kapal perang, antara lain terdiri dari kapal induk, kapal selam, dan tanker. Armada Nagumo berlayar ke arah timur, menyeberangi lautan Pasifik melalui jalur pelayaran yang tidak biasa dilayari kapal-kapal. Setelah berlayar kira-kira satu minggu, mereka tiba di suatu tempat kira-kira tujuh ratus mil di sebelah utara Pulau Oahu, Hawaii. Pada tanggal 2 Desember 1941, ketika masih dalam pelayaran, Laksamana Nagumo menerima telegram sandi dari Yamamoto agar ia melaksanakan serangan. Hari H ditetapkan tanggal 7 Desember. Dengan kecepatan tinggi, Armada Nagumo berlayar ke arah selatan dilengkapi dengan kapal-kapal induk di tengah-tengahnya.[2]

Perang Dunia II ternyata berpengaruh besar bagi bangsa Indonesia. Pengaruh yang sangat penting adalah pendudukan Jepang terhadap Indonesia. Nafsu menjadi pemimpin Asia Timur Raya mendorong Jepang memperluas kekuasaan sampai di Indonesia.[3] Indonesia memang sudah direncanakan menjadi sasaran serbuan Jepang, sesuai dengan “Rencana Tentatif bagi Suatu Kebijaksanaan Mengenai Daerah-Daerah Selatan” yang dirumuskan oleh Kementerian Angkatan Darat Jepang pada tanggal 4 Oktober 1940. Dalam rencana itu, Indonesia dianggap sebagai sumber bahan strategis terutama minyak dan karet, yang harus dikuasai dengan cara menduduki Indonesia.[4]

Gerak cepat pasukan Jepang masuk ke Indonesia berhasil mengalahkan Belanda. Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Kemudian bangsa Indonesia berada di bawah pemerintahan Jepang dari tahun 1942-1945. Meskipun singkat, hanya sekitar tiga setengah tahun, tetapi penderitaan dan kesengsaraan rakyat sungguh luar biasa. Bahkan terasa lebih menderita dibanding ketika dijajah Belanda selama lebih dari 300 tahun.

Hal ini dibenarkan oleh peneliti kelahiran Melbourne, Australia, Anton Lucas. Dalam bukunya Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi ia menuturkan, “Bagi rakyat, beban ekonomi semasa Jepang meningkat beratnya dibanding dengan zaman kolonial Belanda. Jepang mempergunakan kaum elit birokrat dan tokoh-tokoh rakyat untuk politik penjajahannya yang memberatkan lapisan bawah.”[5] Seluruh masyarakat Jawa menderita dan hubungan antara pangreh praja dan petani menjadi lebih buruk dibanding dengan zaman Belanda.[6]

Di antara kebijakan politik Jepang yang paling memberatkan rakyat adalah kewajiban setor padi, sebagaimana dikemukakan Anton Lucas, “Kewajiban paksa menyetorkan padi kepada pemguasa Jepang merupakan kewajiban terberat bagi mayoritas di antara sekian banyak kebijaksanaan politik Jepang di masa perang ini. Petani diwajibkan menyetorkan pajaknya kepada Negara. Mengapa demikian? Terlihat dalam table 1 betapa luas kebutuhan beras bagi pemerintahan militer Jepang dalam keadaan perang.”[7]

Gambaran penderitaan rakyat pada masa pendudukan Jepang juga bisa kita simak keterangan singkat Herawati Diah, istri B.M. Diah[8], dalam sekapur sirih buku Catatan BM Diah. Ia menuturkan, “Sebagai seorang ayah baru[9], B.M. Diah pasti tenteram. Ia seharusnya menikmati kelahiran putrinya di masa rawan itu. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Ia gelisah melihat keadaan sekitarnya. Ia merasakan penderitaan rakyat. Di kota, pakaian susah diperoleh. Apalagi makanan. Juga di desa-desa, yang penduduknya hanya memakai karung goni[10] dan sebagainya, untuk menutup auratnya, dan makan seperti hewan untuk menyambung hidup.”[11]

Untuk mengenal lebih jauh sejarah singkat pendudukan Jepang di Indonesia dapat penulis kemukakan sebagai berikut:

Pada 8 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan militer AS di Pearl Harbour. Pada saat itu Indonesia masih dikuasai Belanda. Jepang terus masuk ke negara-negara Asia dari berbagai pintu. Pada 11 Januari 1942, Jepang berhasil mendaratkan pasukannya di Pulau Tarakan, Kalimantan Timur. Tanggal 12 Januari, komandan pasukan Belanda menyerah. Tanggal 24 Januari, Jepang menduduki kota minyak Balikpapan. Selanjutnya Jepang menduduki kota-kota lainnya di Kalimantan. Di Sumatra, Jepang menduduki Palembang tanggal 16 Februari 1942. Selanjutnya Jepang mengarahkan penyerangan ke Pulau Jawa. Mulai awal bulan Maret Jepang mendaratkan pasukan-pasukannya di beberapa pelabuhan Jawa. Batavia berhasil dikuasai 5 Maret 1942. Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Tjarda van Starkenbourgh, mengungsi ke Bandung sejak akhir Februari 1942. Jepang tinggal mengarahkan serangan ke Bandung. Kota ini diserang dari arah utara. Setelah melalui pertempuran sengit, akhirnya Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Serah terima ditandatangani Letnan Jenderal Ter Poorten (Panglima Angkatan Perang Belanda) kepada Letnan Jenderal Imamura (pimpinan pasukan Jepang).[12]

Secara politik terjadi pergantian pemerintahan di Indonesia. Belanda yang kalah perang melawan Jepang akhirnya digantikan kedudukannya oleh Jepang sebagai penjajah di Indonesia. Meskipun awal mulanya Jepang mengaku sebagai saudara tua bagi bangsa Indonesia. “Kedatangan Jepang disambut dengan teriakan persahabatan dan sorak kegembiraan,” kata Bung Karno. Mengapa demikian? “Karena rakyat kita membenci Belanda,” Jawab Bung Karno. Lalu beliau melanjutkan, “Faktor pertama dari munculnya emosi rakyat untuk melakukan penyambutan yang spontan ini adalah perasaan dendam terhadap orang-orang Belanda, yang akhirnya dikalahkan oleh penakluk baru. Kalau engkau membenci seseorang, tentu engkau akan mencintai orang yang menendangnya pergi. Selain itu, kekalahan yang memalukan itu membuat tuan-tuan kulit putih yang merasa unggul dan mahakuat itu bertekuk lutut kepada satu bangsa Asia. Tidak heran, kalau rakyat kita menyambut mereka sebagai tentara pembebas.”[13] Demikian penjelasan Bung Karno kepada Waworuntu, teman baik dan teman sejati beliau, sebagaimana dituturkannya dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia.

Ya, benar, kedatangan Jepang awalnya memang disambut rakyat dengan penuh antusias, karena rakyat berharap ada angin segar untuk bisa bebas dari belenggu penjajahan melalui tangan saudara se-Asia ini. Ada beberapa faktor yang bisa kita temukan terkait dengan sikap welcome-nya rakyat Indonesia terhadap Jepang ini.

Sambutan rakyat yang luar biasa akan kedatangan Jepang tidak melibatkan Soekarno maupun Hatta. Saat itu Soekarno berada di Bengkulu Sumatra menjalani pengasingan, sementara Hatta baru saja pindah dari Sukabumi ke Jakarta. Beberapa hari setelah berada di Jakarta, Jepang mengeluarkan slogan-slogan untuk mendapatkan kepercayaan rakyat, di antaranya yaitu “Asia untuk bangsa-bangsa Asia”. Slogan lain yang juga sangat terkenal adalah 3A, “Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia”. Slogan yang ditulis di balon-balon raksasa itu kemudian diterbangkan ke langit agar bisa dibaca oleh semua rakyat.[14]

Selain slogan, propaganda Jepang juga diwujudkan dalam bentuk pidato maupun siaran radio. Propaganda Jepang dalam bentuk pidato disampaikan oleh Shimizu, seorang Jepang yang fasih berbahasa Indonesia. Propaganda dalam bentuk siaran di radio disiarkan secara berulang-ulang dalam bahasa Melayu dan Inggris. Akibat dari adanya siaran tersebut, rakyat harus berada di rumah jika siaran berlangsung, karena mereka harus mendengarkan dengan seksama. Siaran radio tersebut menghendaki agar rakyat mengusir Belanda.

Tidak cukup melalui slogan, pidato, dan siaran radio, Jepang juga menggunakan propaganda lain untuk memikat dan menundukkan rakyat Indonesia. Propaganda lain yang digunakan adalah film, khususnya film-film Jepang. Sebelum Jepang masuk yang banyak beredar dan ditonton masyarakat adalah film Amerika dan Eropa. Setelah kedatangan Jepang, peredaran film Amerika dan Eropa dilarang.

Jepang bahkan membentuk badan khusus untuk mengawasi peredaran film di Indonesia pada tahun 1942. Badan tersebut bernama Jawa Eiga Kosha (Perusahaan Film Jawa) yang dikepalai oleh Oya Soichi, seorang kritikus Jepang yang bekerja sebagai staf Sendenbu.[15]

Film Jepang yang boleh beredar dan boleh ditonton oleh rakyat Indonesia hanyalah film dengan tema-tema tertentu. Seperti film tentang kejahatan bangsa Barat, film tentang persahabatan Negara-Negara Asia, film tentang kehebatan militer Jepang dalam perang, serta film tentang budaya dan moral khas bangsa Jepang… Tujuannya tak lain adalah untuk memengaruhi rakyat Indonesia agar membenci Barat dan mencintai Jepang.

Pemutaran film tidak hanya dilakukan di bioskop namun juga di lapangan dekat balai desa. Bioskop merupakan tempat yang hanya dikunjungi oleh masyarakat golongan kaya, sementara jutaan rakyat Indonesia lainnya adalah orang miskin. Maka untuk memenuhi misi propagandanya Jepang menggelar pemutaran film gratis yang bertempat di lapangan dekat balai desa, tempat di mana masyarakat biasanya berkumpul-kumpul. Bagi masyarakat miskin, menonton film adalah sebuah hiburan yang langka, maka berduyun-duyunlah mereka untuk menonton film.

Pemutaran film biasanya disertai dengan kehadiran tokoh nasionalis di antaranya Soekarno. Ia dipilih Jepang untuk menjadi salah satu aktor dalam film mereka. Dalam film tersebut Soekarno menyampaikan pidato yang berapi-api mengobarkan semangat perjuangan bangsa Asia. Jepang menginginkan agar Soekarno membakar semangat rakyat untuk membela Jepang, sementara di sisi yang lain Soekarno ingin mengobarkan semangat nasionalisme Indonesia. Pidato Soekarno dalam pemilihan kata-katanya cukup cerdik, isinya tetap mengacu pada kepentingan nasionalisme Indonesia tanpa menyinggung bangsa Jepang.[16]

Dengan penyerahan tanpa syarat oleh Letnan Jenderal Ter Poorten, Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda atas nama Angkatan perang Serikat di Indonesia, kepada tentara ekspedisi Jepang di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura pada tanggal 8 Maret 1942, berakhirlah pemerintah Hindia Belanda di Indonesia, dan dengan resmi ditegakkan kekuatan Kemaharajaan Jepang. Sejarah Indonesia memasuki suatu periode baru, yaitu periode Pendudukan Militer Jepang. Berbeda dengan zaman Hindia Belanda yang hanya terdapat satu pemerintah sipil, pada zaman Jepang terdapat tiga pemerintahan militer pendudukan, yaitu:

1. Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Tentara ke-25) untuk Sumatra, dengan pusatnya di Bukittinggi;
2. Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Tentara ke-16) untuk Jawa dan Madura dengan puasatnya di Jakarta;
3. Pemerintahan Militer Angkatan Laut (Armada Selatan Kedua) untuk daerah yang meliputi Sulawesi, Borneo, dan Maluku dengan pusatnya di Makassar.[17]

DAFTAR PUSTAKA

Aman, Dr., M.Pd., Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan: 1945-1998, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019, cet. II.

Anton Lucas, Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi, Yogyakarta: Media Pressindo, 2019.

Arifin Suryo Nugroho dan Ipong Jazimah, Detik-Detik Proklamasi: Saat-Saat Menegangkan Menjelang Kemerdekaan Republik, Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2011.

Cindy Adams, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Terj. Syamsu Hadi, Yogyakarta: Media Pressindo, dan Yayasan Bung Karno, 2014, edisi revisi cet. ke-3.

Dasman Djamaluddin (ed), Catatan B.M. Diah: Peran “Pivotal” Pemuda Seputar Lahirnya Proklamasi 17-8-’45, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.

Marwati Djoened Poesponegoro, dkk. (editor), Sejarah Nasional Indonesia VI, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Pemutakhiran, 2011, cet. ke-5.

Catatan Kaki:

[1] Selanjutnya untuk mengenalkan secara lengkap -meskipun penyajiannya secara singkat- tentang sejarah Indonesia dari zaman Purbakala sampai Proklamasi Kemerdekaan, insyaAllah akan penulis paparkan pada buku berikutnya berjudul “Kemerdekaan Adalah Atas Berkah Rahmat Allah Yang Maha Kuasa”.

[2] Marwati Djoened Poesponegoro, Sejarah Nasional Indonesia VI, hal. 1.

[3] Aman, Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan: 1945-1998, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019), cet.II, hal. 1

[4] Marwati Djoened Poesponegoro, Sejarah Nasional Indonesia VI, hal. 2

[5] Anton Lucas, Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2019), hal. 47.

[6] Anton Lucas, Ibid., hal. 53.

[7] Anton Lucas, Ibid.

[8] Baharuddin Muhammad Diah adalah salah satu pelopor gerakan pemuda di masa perjuangan kemerdekaan. Ia membentuk suatu gerakan yang baru, yang diberi nama “Angkatan Baru”, untuk membedakannya dengan “Angkatan Muda” buatan Jepang.

[9] Disebut ayah baru karena saat itu (1944) baru saja ia menikah dua tahun dan memiliki anak pertama berusia belum genap 1 tahun.

[10] Penulis jadi teringat, kedua orang tua penulis pernah menuturkan pada penulis ketika masih mecil, bahwa di zaman Jepang pakaian rakyat terbuat dari karung goni.

[11] Dasman Djamaluddin (ed), Catatan B.M. Diah: Peran “Pivotal” Pemuda Seputar Lahirnya Proklamasi 17-8-’45. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hal. xvii-xviii.

[12] Aman, Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan: 1945-1998, hal. 1-2.

[13] Cindy Adams, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Terj. Syamsu Hadi, (Yogyakarta: Media Pressindo, dan Yayasan Bung Karno, 2014, edisi revisi cet. ke-3), hal. 189.

[14] Arifin Suryo Nugroho dan Ipong Jazimah, Detik-Detik Proklamasi, (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2011), hal. 4.

[15] Arifin Suryo Nugroho dan Ipong Jazimah, Ibid., hal. 4-5.

[16] Arifin Suryo Nugroho dan Ipong Jazimah, ibid., hal. 5-6.

[17] Marwati Djoened Poesponegoro, Sejarah Nasional Indonesia VI, hal. 2