ESENSI SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA
Oleh: M. Mujib Ansor (Kepala Divisi Pendidikan YBM Malang)
Pendahuluan
Kesan kuat di masyarakat terkait sila pertama Pancasila, terlebih di era reformasi, adalah soal toleransi. Titik tekannya ada di bab toleransi. Kemudian ditambah lagi, seolah ada upaya memisahkan atau membenturkan antara agama dan Pancasila. Indikatornya: jika ada pembicaraan tentang agama (Islam khususnya) yang agak mendalam dan serius, apakah terkait akidah atau syariah, terlebih yang menyangkut soal sosial kemasyarakatan, ada yang mengatakan, “Tapi ini kan di Indonesia, dasarnya Pancasila, bukan agama…,” dst. Nah, seolah ada jarak atau bahkan ada pertentangan antara agama dan Pancasila. Benarkah demikian? Bagaimanakah pandangan para pendiri bangsa, khususnya Soekarno-Hatta, dalam hal ini? Bagaimana pula kaitannya dengan komunisme? Mari kita kaji bersama.
Bertakwa Kepada Tuhan
Bung Karno ketika mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara dalam pidatonya 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPK pertama, mengemukakan: “Prinsip kelima adalah prinsip Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.”
Nah, bagian pertama yang disebut oleh Bung Karno ketika mengusulkan dasar negara terkait sila Ketuhanan adalah “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”.
Bung Karno menyebut sila Ketuhanan sebagai prinsip kelima, karena urutan sila usulan beliau adalah: 1) Kebangsaan Indonesia, 2) Internasionalisme atau Peri-kemanusiaan, 3) Mufakat atau demokrasi, 4) Kesejahteraan sosial, 5) Ketuhanan Yang Maha Esa.
Prinsip Ketuhanan, lanjut Bung Karno, bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan. Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al-Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad saw, orang Buddha menjalani ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semua bertuhan.
Bertuhan Adalah Beragama
Jelas, yang dimaksud Bung Karno “bertuhan” di sini adalah beragama, memeluk agama, karena beliau menyebutkan: menyembah Tuhan menurut petunjuk Nabi (Isa, Muhammad, dst). Itu beragama namanya. Maka tidak ada tafsir lain di sini.
Kemudian Bung Karno mengajak umat beragama untuk menjalankan agama dengan cara yang berkeadaban, yaitu dengan cara hormat-menghormati satu sama lain. Itu yang beliau sebut dengan Ketuhanan yang berkebudayaan. (RM. A.B. Kusuma, 2004)
Esensi Beragama Adalah bertakwa
Dengan demikian, yang dikehendaki Bung Karno dengan sila Ketuhanan ialah, prinsip beragama. Sedangkan esensi dari beragama adalah bertakwa kepada Tuhan, yaitu melaksanakan semua perintah Tuhan dan menjauhi semua larangan-Nya. Kemudian untuk menyempurnakannya, terkait dengan hubungan sosial, baru beliau mengajak umat beragama untuk saling menghormati sesama pemeluk agama, yang biasa disebut toleransi.
Jadi, bukan hanya toleransi makna sila Ketuhanan itu, seperti yang selama ini dikedepankan, sehingga banyak yang salah kaprah: umat Islam bershalawat di gereja, mengaji di gereja, ikut ibadah/kebaktian di gereja, ikut mengusung/memikul patung Bunda Maria dst. Itu bukan toleransi, tetapi kebablasan. Inti dari toleransi adalah menghormati umat beragama lain untuk beragama dan beribadah sesuai agama dan keyakinannya, tanpa ada gangguan dari pihak lain. Bukan mencampur-adukkan ajaran dan peribadatan, apalagi akidah.
Umat Islam Adalah Umat Yang Toleran
Soal toleransi, umat Islam sudah khatam (selesai), tidak perlu diajari. Sejak lahirnya Islam diajarkan oleh Nabi Muhammad saw sampai hari ini, umat Islam sudah melaksanakan toleransi ini, bahkan terbukti paling toleran di dunia sepanjang sejarah.
Tahun 2012, KH. Hasyim Muzadi selaku Presiden WCRP (World Conference on Religions for Peace) dan Sekjen ICIS (International Conference for Islamic Scholars) pernah membantah tuduhan intoleran dari pihak Barat. Beliau sangat menyayangkan tuduhan intoleransi beragama di Indonesia.
Beliau menegaskan, “Tidak ada negara di dunia ini yang lebih toleran dari Indonesia -yang mayoritas beragama Islam- dalam beragama. Selama berkeliling dunia, saya belum menemukan negara muslim manapun yang setoleran Indonesia.”
Ketua PBNU dua periode ini (1999-2010) juga mengatakan, “Indonesia lebih baik toleransinya ketimbang Swiss yang sampai sekarang tidak memperbolehkan pendirian menara masjid. Indonesia juga lebih baik dari Perancis yang masih mempersoalkan jilbab, dan lebih baik dari Denmark, Swedia dan Norwegia yang tak menghormati agama karena di sana ada UU perkawinan sejenis.” (https://aceh.kemenag.go.id)
Hatta: Tidak Hanya Toleransi
Jadi, sekali lagi, makna terpenting atau esensi dari sila Ketuhanan menurut Bung Karno -pengusul dasar negara Pancasila- adalah bertakwa kepada Tuhan, bukan sekedar toleransi. Pernyataan terakhir ini ditegaskan oleh Bung Hatta dan para pendiri bangsa lainnya.
Lima orang pendiri bangsa yang masih hidup di tahun 1975 (Mohammad Hatta, Ahmad Subardjo, AA. Maramis, Sunario, dan A.G. Pringgodigdo), diberi amanah oleh Presiden Soeharto untuk menulis tafsir tentang Pancasila agar tidak banyak perselisihan dalam menafsirkan Pancasila. Hasil rumusan mereka dituangkan dalam buku kecil berjudul Uraian Pancasila: Penjelasan dan Penafsiran dari Para Penyusun UUD 1945 dan Pancasila, yang terbit pertama kali tahun 1975.
Mereka mengatakan: ketika sila Ketuhanan diletakkan pada urutan pertama, berbeda dengan usulan Bung Karno yang meletakkan pada sila kelima, maka ini artinya Indonesia dibangun di atas landasan moral terlebih dahulu untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Sila pertama, Ketuhanan adalah landasan moralnya, sedangkan keadilan sosial disamping menjadi landasan juga sekaligus menjadi tujuan yang harus diwujudkan.
Dengan kedudukan seperti itu, maka menurut Hatta dkk: Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi hanya sekedar hormat-menghormati agama masing-masing, melainkan menjadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, persaudaraan dan lainnya. Negara dengan itu memperkokoh fundamennya. Dengan dasar-dasar ini sebagai pimpinan dan pegangan, pemerintah negara pada hakikatnya tidak boleh menyimpang dari jalan yang lurus untuk mencapai kebahagiaan rakyat dan keselamatan masyarakat, perdamaian dunia serta persaudaraan bangsa-bangsa. (Muhammad Hatta, 2020)
Maka tidak heran, ketika tiga pimpinan lembaga tinggi negara dicopot dari jabatannya karena melanggar kode etik: Ketua MK (7/11/2023), Ketua KPK (27/12/2023), dan Ketua KPU RI (3/7/2024), publik memberi reaksi keras dengan mengatakan bahwa Indonesia berada dalam darurat etik dan moral. Betapa tidak? Tiga pimpinan Lembaga Negara terhormat, terbukti melanggar kode etik, melanggar moral, yang tentu melanggar sila Ketuhanan. Belum lagi ditambah dengan banyaknya kasus korupsi di semua wilayah kekuasaan, baik di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Tentu lebih darurat lagi.
Jadi, Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya negara menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan, dan nilai-nilai Ketuhanan ada pada agama-agama yang dipeluk bangsa Indonesia, sebagaimana disampaikan Prof. Zakiah Daradjat bahwa realisasi dari Ketuhanan Yang Maha Esa hanya mungkin dalam agama. (Zakiah Daradjat, 1985)
Jangan Benturkan Agama dengan Pancasila
Maka, janganlah dibenturkan antara Pancasila dengan agama, karena realisasi Ketuhanan YME hanya ada dalam agama. Maka orang yang bertakwa kepada Tuhan adalah orang yang Pancasilais, bukan anti Pancasila.
Ironis sekali jika ada yang mengatakan bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama. Justru, itu dikemukakan oleh kepala BPIP (Badan Pembina Ideologi Pancasila) -orang yang mestinya mengedukasi rakyat Indonesia tentang Pancasila, agar mengamalkan nilai Pancasila-. Setelah diprotes oleh banyak kalangan, baru diklarifikasi, maksudnya adalah orang beragama yang radikal, intoleran, dan teroris. Jika itu yang maksud, maka cukup disebutkan bahwa musuh terbesar Pancasila adalah terorisme, radikalisme, dan intoleran, bukan agama.
Hal itu ternyata berlanjut, ketika Kepala BPIP membuat aturan bahwa anggota Paskibraka putri “harus melepas” jilbab di dua tempat: saat pengukuhan oleh Presiden di IKN (13 Agustus 2024) dan saat pengibaran bendera pada 17 Agustus 2024. Sontak saja mendapat reaksi keras dari semua komponen bangsa: NU, Muhammadiyah, MUI, sampai organisasi PPI (Paripurna Paskibraka Indonesia). Baru setelah itu ia minta maaf dan membolehkan Paskibraka putri untuk mengenakan jilbab pada saat pengibaran bendera dalam upacara HUT ke-79.
Sila Ketuhanan Bermakna Tauhid
Sekali lagi, jangan dibenturkan antara agama dengan Pancasila. Bagi umat Islam, sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” itu mencerminkan makna tauhid dalam Islam. Demikianlah yang dikemukakan para ulama dan pejuang Islam dalam memandu umat.[1] Sebagaimana firman Allah:
وَإِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحۡمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ
“Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Baqarah (2): 163)
Larangan Komunisme
Makna penting lain dari sila Ketuhanan ialah, tidak boleh hidup paham ateis dan komunis di Indonesia. Ini pula yang ditegaskan oleh Prof. Notonagoro -guru besar pakar Pancasila: “Tidak ada tempat bagi yang bersifat anti-Ketuhanan atau anti keagamaan dan bagi sebaliknya paksaan agama.” (Notonagoro, 1995). Maka sudah benar dan tepat adanya Tap MPRS no. XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, serta larangan penyebaran faham komunis/marxis/leninis di Indonesia. Jika ada yang mempersoalkan Tap MPRS tersebut, maka perlu diwaspadai.
Cita-Cita Proklamasi Dapat Terwujud Jika Takwa Direalisasikan
Demikianlah, bahwa toleransi bukan satu-satunya makna dari sila Ketuhanan, tetapi hanya sebagiannya. Justru esensi sila Ketuhanan adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika ketakwaan ini bisa diwujudkan oleh segenap warga bangsa, khususnya para penyelenggara negara, niscaya cita-cita proklamasi, terwujudnya negara yang sejahtera, adil, dan makmur, akan benar-benar bisa diwujudkan. Dalam bahasa Al-Qur’an,
وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ
“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka sendiri.” (QS. Al-A’raf [7]: 96).
Jika berkah dari langit dan bumi dibuka oleh Allah, tentu kesejahteraan dan kemakmuran akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kata kuncinya adalah mewujudkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Allah Subhanahu wa Ta’ala). Wallahu a’lam bish-shawab. [*]
Mojokerto, 29/9/2024
Sumber Rujukan
Mohammad Hatta, Dr. H., dkk., Uraian Pancasila: Penjelasan dan Penafsiran dari Para Penyusun UUD 1945 dan Pancasila, Jakarta: Penerbit Bee Media Pustaka, 2020.
Notonagoro, Prof. Dr. Mr. Drs., Pancasila Secara Ilmiah Populer, Jakarta: Bumi Aksara, 1995, cet. ke-9.
RM. A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia Kampus Universitas Indonesia, 2004.
Zakiah Daradjat, Prof. Dr., Membina Nilai-Nilai Moral di Indonesia, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1985, cet. keempat
Catatan Kaki:
[1] Lihat selengkapnya dalam buku Pancasila Hadiah Umat Islam Untuk Indonesia, karya penulis (sedang proses penerbitan).
