KETUHANAN YANG MAHA ESA BERMAKNA TAUHID
Piagam Jakarta dan Pancasila (Bag. 9)
Oleh: M. Mujib Ansor (Kepala Divisi Pendidikan YBM Malang)
Hakikat Tuhan Yang Maha Esa
Hakekat Tuhan, menurut Notonagoro, adalah causa prima, dan unsur-unsur hakekat yang terkandung dalam causa prima.
Buat kita bangsa Indonesia -lanjut Notonagoro- dalam hal ini yang pokok bukan pertanggungan jawabnya sendiri sebagai bukti, bahwa Tuhan itu ada, sebab sebagaimana telah dikemukakan beberapa kali dalam uraian di muka, Pancasila tidak lagi mempersoalkan tentang ada atau tidak adanya Tuhan, karena Pancasila justru berlandaskan pada adanya Tuhan sebagai kenyataan yang obyektif.[1]
Sedangkan istilah “Yang Maha Esa” artinya ialah “Yang Satu”, sedangkan sebab yang pertama memang hanya ada satu.[2]
Para ulama dan pejuang Islam di Indonesia sudah sepakat bahwa sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” mencerminkan makna tauhid dalam ajaran Islam.
Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Imbangan 7 Kata yang Dihapus
Tokoh NU, KH. Achmad Siddiq dalam satu makalahnya yang berjudul “Hubungan Agama dan Pancasila” yang dimuat dalam buku Peranan Agama dalam Pemantapan Ideologi Pancasila, terbitan Badan Litbang Agama, Depertemen Agama, (Jakarta, 1984/1985), menulis:
Kata “Yang Maha Esa” pada sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) merupakan imbangan tujuh kata yang dihapus dari sila pertama menurut rumusan semula. Pergantian ini dapat diterima dengan pengertian bahwa kata “Yang Maha Esa” merupakan penegasan dari sila Ketuhanan, sehingga rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa” itu mencerminkan pengertian tauhid (monoteisme murni) menurut akidah Islamiyah (surat al-Ikhlas). Kalau para pemeluk agama lain dapat menerimanya, maka kita bersyukur dan berdoa.[3]
Ahmad Mansur Suryanegara dalam buku Api Sejarah, menulis: “Suatu prestasi perjuangan yang luar biasa dalam BAB XI, Pasal 29 walaupun judulnya agama namun isinya butir satu masalah dasar negara; Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Baik Wachid Hasjim ataupun Ki Bagus Hadikoesoemo memaknai Ketuhanan Yang Maha Esa bila dikaitkan dengan judul BAB XI pasal 29 adalah Agama, maka agama yang mengajarkan ke-esaan Allah atau Tauhid adalah Islam.”[4]
Mohammad Hatta, yang giat melobi para tokoh Islam agar rela menghapus 7 kata (dalam Piagam Jakarta) dari sila pertama dan menggantinya dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa” menegaskan bahwa pengertian “Ketuhanan Yang Maha Esa” memang tauhid dalam ajaran Islam.[5] Kesaksian Hatta, menurut Wahid Hasyim, kata Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan tauhid dalam Islam.[6] Lebih lanjut Deliar Noer menulis, pendapat Wahid Hasyim tentang kata Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan cermin jalan pikirannya tentang tauhid yang tampaknya disetujui oleh para wakil Islam yang lain. Memang, lanjut Noer, menurut pendapat umum kalangan Islam di Indonesia, hanya Islam di antara agama-agama di dunia yang menegakkan tauhid dalam arti yang murni.[7]
Penegasan Konsep Tauhid dalam Islam
Sebenarnya, terlepas dari agama dan ideologi masing-masing, harusnya bangsa Indonesia mau bersikap jujur, bahwa rumusan Pancasila yang berlaku sekarang ini, tidaklah terpisahkan dari rumusan Pembukaan UUD 1945, yang kini berlaku kembali sebagai hasil Dekret Presiden 5 Juli 1959. Karena itu dalam memahami sila pertama, misalnya, tidak boleh dilepaskan dari alinea ketiga Pembukaan UUD 1945: “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa…” Jadi, sila pertama menurut berbagai tokoh organisasi Islam, bisa dikatakan sebagai penegasan konsep tauhid dalam Islam, sebab dalam alinea ketiga jelas-jelas disebutkan nama Tuhan Yang Esa yaitu Allah.[8]
Ketuhanan Yang Maha Esa = Allahu Ahad
Bung Hatta sendiri pada bulan Juni dan Agustus 1945 menjelaskan bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu ialah Allah, tidak lain kecuali Allah. Dan waktu beliau mengusulkan supaya ketuhanan itu dengan rumus “Ketuhanan Yang Maha Esa” dijadikan sila pertama, maka Bung Hatta memberi penjelasan supaya Allah dengan Nur-Nya menyinarkan Nur-Nya itu kepada sila-sila yang empat lainnya dari Pancasila itu. Dan penjelasan Bung Hatta itu, mau tidak mau memberi isi dari tafsiran historis (historische interpretative) dari Pancasila itu sendiri. Dan tafsiran hisroris itu sesuai betul dengan tafsirannya “Ketuhanan Yang Maha Esa” menurut arti dan pengertian dari kata-kata Ketuhanan Yang Maha Esa itu sendiri. Yakni bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah Allah, Allahu Ahad, Allahu Somad, Allah Yang Tunggal, dan dari Allah yang Esa itulah sesuatunya di alam semesta ini, dan siapapun juga bergantung dan tergantung. Dan itulah Allah yang tidak beranak (Lam Yalid) dan Yang tidak diperanakkan (Wa Lam Yulad), pula tidak ada di alam semesta siapa pun dan apa pun yang sama atau mirip-mirip dengan Yang Maha Esa (Allah) itu (wa lam yakul lahu kufuan ahad).[9]
Tuduhan Anti-Pancasila Adalah Lagu Usang
Ahmad Syafii Maarif dalam bukunya Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara juga memaknai Ketuhanan Yang Maha Esa itu sebagai konsep tauhid. Ia menegaskan, “… Dengan demikian tuduhan-tuduhan yang biasa dialamatkan kepada ummat Islam sebagai anti Pancasila adalah lagu usang yang tidak perlu diputar lagi. Bukankah sila Ketuhanan Yang Maha Esa diilhami sepenuhnya oleh konsep tauhid, urat tunggang iman dalam sistem kepercayaan Islam? Dengan demikian setiap usaha dari mana pun, yang mencoba memisahkan Pancasila dari intervensi wahyu adalah ahistoris, sebab Pancasila yang dirumuskan pada tanggal 18 Agustus 1945 itu tidak sama dengan formula Pancasila yang disampaikan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Atribut “Yang Maha Esa” sesudah “Ketuhanan” dalam sila pertama jelas sekali menunjukkan bahwa konsep Ketuhanan dalam Pancasila bukanlah semata fenomena sosiologis, melainkan refleksi dari ajaran tauhid. Hal ini dapat diperkuat lagi misalnya dengan suatu pengandaian, yaitu: sekiranya mayoritas rakyat Indonesia bukan pemeluk Islam, maka dapatlah dipastikan bahwa Pancasila tidak akan mengenal sila Ketuhanan, apalagi sila Ketuhanan Yang Maha Esa.”[10]
Ketuhanan Yang Maha Esa Bermakna Akidah
Makna penting lainnya dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah bermakna akidah (keyakinan agama) dan ia juga meliputi atau bahkan mengepalai sila-sila yang lain. Hal itu dikemukakan oleh Haji Agus Salim, salah seorang pendiri bangsa dan anggota BPUPK, dalam bukunya (bersama Mohamad Roem) berjudul Ketuhanan Yang Maha Esa dan Lahirnya Pancasila. Beliau menuturkan:
Sebagai salah seorang yang turut serta membuat rencana pernyataan Kemerdekaan sebagai pendahuluan (preambule) rencana Undang-Undang Dasar kita yang pertama di dalam Majlis Penyelidikan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Zyunbi Tyosakai) di masa akhir-akhir kekuasaan Jepang, saya ingat betul-betul bahwa di masa itu tidak ada di antara kita seorang pun yang ragu-ragu, bahwa dengan pokok dasar Ketuhanan Yang Maha Esa itu kita maksudkan ‘aqidah. Kepercayaan agama dengan kekuatan keyakinan, bahwa kemerdekaan bangsa dan tanah air itu suatu hak yang diperoleh daripada rahmat karunia Tuhan Yang Maha Esa dengan ketentuan-Nya yang dilaksanakan-Nya dengan semata-mata kekuasaan-Nya pada ketika masanya menurut Kehendak-Nya.
Dan kemudian, setelah tercapai Kemerdekaan yang menjadi idam-idaman dan cita-cita, yang tak pernah padam dalam bangsa kita, istimewa umat Islam, dalam selama masa kita ditakluk-tundukkan oleh kekuasaan asing, yakin pula kita bahwa segenap bangsa kita yang beragama menyambut nikmat karunia itu dengan bersyukur kepada Allah. Tuhan Yang Maha Esa. Maka pastilah bahwa pokok dasar Ketuhanan Yang Maha Esa itu menjadi pokok yang terutama mengepalai Pancasila kita sebagai pernyataan ‘aqidah tersebut di atas tadi. Maka dapatlah berhimpun di bawah pokok dasar itu segala Ummat, yang menjadi pengikut sesuatu agama, yang didasarkan atas kitab, diturunkan pada mulanya kepada Nabi-Nabi yang menjadi pesuruh-Nya, di masa berlain-lain dalam negeri di muka bumi.[11]
Mohamad Roem juga menyampaikan hal yang serupa, bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa adalah ajaran dari Nabi-Nabi dan pesuruh-pesuruh Allah.[12] Ajaran-ajaran agama Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw tentang Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pertumbuhan dari masa ke masa ditambah dengan karya para ‘ulama dan lain-lain ahli piker menjadi ilmu tersendiri, yaitu ilmu Tauhid.[13]
Hubungan Pancasila dan Islam
Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Pancasila, Nahdlatul Ulama (NU) telah menegaskan pandangannya yang jelas dan jernih, tercantum dalam “Deklarasi Hubungan Pancasila dan Islam”, hasil keputusan Munas Alim Ulama NU tahun 1983 di Situbondo Jawa Timur, sebagai berikut:
- Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Republik Indonesia adalah prinsip fundamental namun bukan agama, tidak dapat menggantikan agama, dan tidak dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.
- Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar Negara menurut pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menjiwai sila-sila yang lain mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.
- Bagi NU, Islam adalah akidah dan syari’ah meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia.
- Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dan upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan kewajiban agamanya.
- Sebagai konsekuensi dari sikap tersebut di atas, NU berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak.[14]
Dr. Adian Husaini berkomentar terkait keputusan Munas Alim Ulama NU tersebut: “Jadi, menurut keputusan Munas Alim Ulama tersebut, sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah bermakna tauhid dan menjiwai sila yang lain. Tauhid di sini juga ditegaskan: “menurut pengertian keimanan dalam Islam.” Pemahaman bahwa sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa harus dimaknai sebagai tauhid dalam Islam bukanlah klaim kosong. Para tokoh yang terlibat dalam perumusan Pancasila itu sendiri sudah menegaskan bahwa Ketuhanan YME memang harus dimaknai tauhid. Mohammad Hatta yang giat melobi para tokoh Islam agar rela menghapus 7 kata dari sila pertama dan menggantinya dengan “Ketuhanan YME” menegaskan, bahwa pengertian Ketuhanan YME memang tauhid dalam ajaran Islam.”[15]
Penutup
Jelas sudah, bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa di mata para tokoh dan ulama Islam adalah tauhid, yaitu Allah berdasarkan alinea ketiga Pembukaan UUD 1945. Maka umat Islam perlu mengambil sikap tegas untuk mengawal dan mengamankan agar tetap berlangsungnya sila pertama ini, jangan sampai ada pihak atau kekuatan lain yang berniat ingin mengubah sila Ketuhanan YME ini menjadi sila yang lain, yang bisa membawa Indonesia keluar dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa.
Oleh karena itu, kita patut bersyukur kepada Allah swt atas nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan bangsa asing (Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan Jepang). Juga patut bersyukur karena diberikan para pendiri bangsa (The Faunding Fathers) yang amat peduli dengan bangsa, negara, dan Islam. Sehingga dengan hidayah dan taufik-Nya mereka mendirikan NKRI dengan dasar Negara Pancasila. Di mana Pancasila itu meskipun tidak identik dengan Islam, tetapi bersumber dari Islam, sesuai ajaran Islam, dan mengusung tujuan-tujuan Islam. [*]
Malang, 14 Agustus 2024/ 9 Shafar 1446 H.
DAFTAR PUSTAKA
Adian Husaini, Dr., Islam dan Pancasila (Kumpulan Artikel Pilihan), Depok: YPI At-Takwa Depok, 2020.
Adian Husaini, Dr., Pancasila Bukan Untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam, Jakarta: Gema Insani, 1439 H/ 2018.
Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah 2, Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bandung: Surya Dinasti, 1439 H/ 2018, cet. III
Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, edisi revisi, cet. Pertama, 2006)
Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional, Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945-1965, Bandung: Penerbit Mizan, 2000, cet. II.
Haji Agus Salim dan Mohamad Roem, Ketuhanan Yang Maha Esa dan Lahirnya Pancasila, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
Notonagoro, Prof. Dr. Mr. Drs., Pancasila Secara Ilmiah Populer, Jakarta: Bumi Aksara, 1995, cet. ke-9.
Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman: Hidup Itu Berjuang, Kasman Singodimedjo 75 Tahun, Jakarta: Bulan Bintang, 1982.
