SIKAP KOLABORASI SOEKARNO-HATTA

@Serial Sejarah: Pancasila Hadiah Umat Islam Untuk Indonesia

 SIKAP KOLABORASI SOEKARNO-HATTA

Oleh: M. Mujib Ansor, S.H., M.Pd.I.

Jepang sangat ketat mengawasi berbagai organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia. Jepang membentuk berbagai organisasi sosial dan politik untuk mempermudah pengawasan. Jepang juga memanfaatkan berbagai organisasi bentukannya untuk tujuan membantunya dalam menghadapi Perang Dunia II. Beberapa organisasi bentukan pemerintahan Jepang misalnya Gerakan Tiga A[1], Pusat Tenaga Rakyat (Putera), Jawa Hokokai, dan Masyumi[2]. Jepang juga membentuk berbagai organisasi militer dan semi militer pada 1943. Beberapa organisasi militer dan semi militer tersebut di antaranya Seinendan (organisasi barisan pemuda), Fujinkai (himpunan kaum wanita), Keibodan (barisan pembantu polisi), Heiho (prajurit pembantu tentara Jepang), dan Pembela Tanah Air (Peta) merupakan pasukan bersenjata yang memperoleh pendidikan militer secara khusus dari Jepang.[3]

Berbagai organisasi yang tumbuh pada masa pendudukan Jepang berada di bawah kontrol sangat keras. Mereka dipaksa tunduk pada berbagai aturan yang ditetapkan Jepang. Para tokoh pergerakan melakukan siasat seperti yang dilakukan Bung Karno dan Bung Hatta untuk menyikapi hal tersebut. Mereka tetap mau bekerja sama dengan Jepang, tetapi secara diam-diam melakukan penggalangan kekuatan untuk meneruskan perjuangan pergerakan kebangsaan. Melalui Putera misalnya, Bung Karno selalu menggalang koordinasi dengan berbagai kaum pergerakan.

Hal ini diakui oleh Bung Karno sebagaimana diucapkan dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rayat Indonesia, yang ditulis oleh Cindy Adams. Beliau menuturkan, “Untuk memperoleh konsesi-konsesi politik di dalam pelatihan-pelatihan militer dan pekerjaan pemerintahan bagi rakyat kita, kita harus menunjukkan sikap mau berkolaborasi.”[4] Kalimat tersebut diucapkan Bung Karno ketika bermusyawarah dengan Bung Hatta dan Syahrir dalam membicarakan strategi menghadapi Jepang. Bung Hatta akhirnya setuju dan mendukung, sementara Syahrir bergerak di bawah tanah dan mengorganisir urusan menangkap siaran radio dan gerakan rahasia lainnya.

Bung Karno mengambil sikap mau kerjasama (kolaborasi) dengan Jepang karena beliau optimis dan punya harapan besar untuk merdeka.[5]

Sikap kolaborasi Bung karno ini dibenarkan oleh B.M. Diah, seorang wartawan yang mengalami perjuangan di zaman Belanda, Jepang, dan alam kemerdekaan. Bagi Diah, sikap kolaborasi ini diperlukan ketika menghadapi Pemerintahan Jepang yang represif, dalam rangka mencari jalan agar bangsa Indonesia selamat mencapai cita-cita kemerdekaa. Dalam buku Butir-Butir Padi B.M. Diah (Tokoh Sejarah yang Menghayati Zaman), Diah bertutur:

Sebagai seorang pengamat politik, saya mengerti betul apa yang dilakukan mereka berdua. Pada zaman Jepang tersebut kelihatan sekali persatuan antara mereka sangat penting dan erat. Begitu pula bagi Jepang yang sejak semula mengharapkan agar Bung Karno dan Bung Hatta mau membantu menggerakkan masyarakat Indonesia berpihak ke Jepang, yaitu ikut serta dalam Perang Asia Timur Raya (istilah Jepang bagi Perang Asia Pasifik) memenagkan perlawanan terhadap koalisi Amerika Serikat, Inggeris, Australia, dan Belanda. Berlatar belakang inilah mengapa Bung Karno melahirkan istilah-istilah yang disukai rakyat Indonesia, seperti “Amerika kita seterika dan Inggris kita linggis”, yang dibesar-besarkan oleh propagandis tantara Dai Nippon. Semuanya berjalan sebagaimana dikehendaki Jepang, sekaligus juga dikehendaki Soekarno-Hatta. Kedua pemimpin bangsa ini menyerukan bangsa Indonesia agar membantu Jepang, tetapi yang tersirat dalam pikirannya adalah bagaimana mencari jalan agar bangsa Indonesia selamat mencapai cita-citanya. Permainan ini sebenarnya dilakukan dengan kelihaian yang tidak bisa dipahami orang Indonesia pada zaman dulu dan sekarang. Mereka menuduh Soekarno-Hatta sebagai kolaborator-kolaborator atau pengkhianat, yang secara obyektif perlu kita katakan bahwa hal ini tidaklah benar. Bung Karno sebagai pemimpin bangsa Indonesia mengetahui betul bahwa rakyatnya berdiri di belakangnya. Ia tidak ingin menyerahkan begitu saja bangsa Indonesia di bawah kekuasaan Jepang. Tetapi ia ingin memperoleh konsesi-konsesi lanjut untuk mencapai kemerdekaan Indonesia.[6]

Di mata Diah, kata “kolaborator” sebenarnya dipergunakan oleh Belanda, diikuti oleh beo-beo penjajah terhadap kedua pemimpin ini. Tetapi, memang Belanda mempunyai tujuan, yaitu melenyapkan kedua pemimpin ini untuk kembali menjajah bangsa dan rakyat Indonesia.[7]

Banyak yang bisa dilakukan Bung Karno dengan cara bekerja sama ini. Misalnya, ketika beliau mendapati tentara jepang berbuat kasar kepada rakyat Indonesia, beliau menyampaikannya kepada pimpinan (atasannya). Beliau menuturkan: “Aku menahan napas dan berhenti, tetapi si buncit hanya menatap kepadaku, dan dengan angkuh mengayun-ayunkan kakinya –setiap kali hampir-hampir mengenai kakiku- dan menunggu aku mengambil kesimpulan. “Pemukulan-pemukulan terhadap rakyat kami ini harus dihentikan. Ini bukanlah cara untuk menciptakan persahabatan dan membangkitkan kepercayaan rakyat kepada Anda,” tegasku. “Kalau anda menghendaki kerja sama dariku, hendaknya Anda tunjukkan kerjasama yang Anda berikan.”[8]

Pengaruh politik perubahan drastis ketika Jepang semakin terdesak oleh Sekutu. Jepang berusaha menarik simpati sebaik mungkin bagi bangsa Indonesia dengan memberikan janji kemerdekaan. Akhirnya dibentuklah BPUPK dan PPKI sebagai keseriusan Jepang akan memberikan kemerdekaan. Tetapi sebelum Jepang memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, Jepang telah mengalami kekalahan dalam PD II.

Dalam menjalankan pemerintahan di daerah pendudukan termasuk Indonesia, Jepang menggunakan sistem pemerintahan berdikari. Berdikari dapat diartikan sebagai berdiri sendiri, artinya pemerintah pusat tidak banyak peranannya dalam upaya pemenuhan kebutuhan pasukan di daerah pendudukan. Dengan demikian, pemerintahan militer Jepang di Indonesia mempunyai keleluasaan untuk menerapkan sistem penjajahan. Jepang tidak hanya menguras tenaga rakyat Indonesia. Pengerukan kekayaan alam dan harta benda yang dimiliki bangsa Indonesia jauh lebih kejam dari Belanda. Semua usaha yang dilakukan di Indonesia harus menunjang keperluan perang Jepang. Usaha-usaha tersebut adalah (1) Jepang mengambil alih seluruh aset ekonomi Belanda dan mengawasi langsung pengusahaannya; (2) usaha perkebunan dan industri harus mendukung untuk keperluan perang, seperti tanaman jarak untuk minyak pelumas; (3) rakyat wajib menyerahkan bahan pangan besar-besaran kepada Jepang. Jepang memanfaatkan Jawa Hokokai dan instansi-instansi pemerintah lainnya. Keadaan inilah yang semakin mendorong kesengsaraan rakyat; (4) dalam masa panen, rakyat wajib melakukan setor padi sehingga mereka hanya membawa pulang padi sekitar 20% dari hasil panen. Inilah yang membawa musibah kelaparan dan penyakit busung lapar di Indonesia. Banyak penduduk makan umbi-umbian liar yang sebenarnya hanya pantas untuk makanan ternak.

Kondisi buruk di zaman Jepang ini digambarkan oleh Aman dengan baik sekali:

Kondisi sosial bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang sangat memprihatinkan. Untuk membantu perang dan melancarkan aktivitas Jepang, diperlukan bantuan tenaga yang lebih besar. Jepang melakukan rekrutmen anggota romusa (tenaga kerja paksa) yang dikerahkan untuk membangun jalan, kubu pertahanan, rel kereta api, jembatan, dan sebagainya. Romusa paling besar dari Jawa, yang dikirim ke luar Jawa, bahkan sampai di Malaya, Burma, dan Siam. Sebagian romusa adalah penduduk yang tidak berpendidikan. Mereka terpaksa melakukan kerja rodi ini dikarenakan takut pada Jepang. Dalam bekerja, mereka layaknya binatang. Makanan tidak terjamin, kesehatan sangat minim, sementara pekerjaan sangat berat. Ribuan rakyat Indonesia meninggal akibat romusa. Mendengar nasib romusa yang sangat menyedihkan, banyak pemuda yang meninggalkan kampungnya. Mereka takut akan dijadikan romusa. Akhirnya, banyak desa yang sebagian besar didiami kaum perempuan, orang tua, dan anak-anak.[9]

Penderitaan rakyat akibat romusha ini juga diketahui dan dirasakan oleh Bung Karno –selaku pemimpin nasional saat itu- tetapi apa daya, Jepang terlalu kuat. Beliau menuturkan, “Selagi menggali pokok persoalan yang menyakitkan seperti itu, baiklah kita bahas masalah romusha. Jepang memerlukan tenaga kerja untuk proyek-proyek mereka di daerah pendudukan di luar Indonesia. Romusha adalah para pekerja laki-laki yang dipungut secara acak oleh militer Jepang dari pinggir-pinggir jalan dan desa-desa. Di berbagai daerah, di mana tidak ada lagi orang laki-laki yang berumur antara 16-60 tahun, kaum perempuan terpaksa membajak, mencangkul dan lain-lain pekerjaan yang berat-berat. Karena wajib militer terhadap ratusan ribu orang dapat menimbulkan pemberontakan besar-besaran, Dai Nippon lebih suka membujuk penduduk menjadi romusha dengan janji upah yang menarik dan gelar “pahlawan kerja”. Pada kenyataannya mereka dijadikan budak dan akulah salah seorang yang ditunjuk untuk mendaftar mereka.”[10]

Bung Karno melanjutkan penuturannya tentang romusha ini: Petang hari, ketika ratusan foto diedarkan yang memperlihatkan gambarku dengan para romusha seolah-olah aku memberikan persetujuan kepada rencana itu seluruhnya, lima orang mahasiswa kedokteran memasuki kantorku. Aku tahu nama mereka masing-masing.

“Sudah tampak jelas Bung Karno tidak lagi dipercayai oleh rakyat,” salah seorang berkata tanpa dipikir. “Bagaimana Bung menjawab persoalan romusha?”

Aku menjawab dengan bosan. Adakah kata-kata yang bisa mengibur? “Ada dua jalan untuk bekerja. Yang satu cara revolusioner, yang akan menimbulkan pertumpahan darah dan korban besar seperti kita saksikan pada pemberontakan PETA. Ia dilakukan terlalu cepat. Kita belum siap. Kita sekarang masih belum siap. Cara kedua adalah bekerja sama dengan Jepang, sambil mengonsolidasikan kekuatan kita dan menunggu sampai tiba saatnya dia jatuh. Aku mengikuti cara yang kedua.”

“Tapi kenapa Bung menjual habis bangsa kita?” kata yang lain berapi-api. “Kenapa Bung Karno memberikan rakyat kita kepada mereka? Apakah karena Bung merasa kalau tidak melakukan pekerjaan kotor ini, orang lain akan melakukannya?”

Aku memukulkan tinjuku ke atas meja dengan marah. “Tidak! Sekali-kali tidak! Aku tak pernah mengelabuhi diriku dengan perasaan bahwa aku hanya melakukan apa yang akan dilakukan oleh orang lain. Itu adalah berpikir secara negatif. Aku tidak akan mencoba melepaskan tanggung jawabku. Aku berpikir secara positif. Bagiku, dengan memberikan kepada Jepang sesuatu yang mereka perlukan, sebagai imbalannya aku dapat menuntut lebih banyak konsesi yang kuperlukan, yaitu cara yang positif menuju kemerdekaan.

“Pasti ada korban dalam setiap peperangan, bahkan bila itu terpaksa mengalami kekalahan dalam beberapa pertempuran di dalam perjalanan. Bila aku terpaksa mengorbankan ribuan jiwa demi menyelamatkan jutaan orang, aku akan melakukannya. Kita berada dalam suatu perjuangan untuk hidup. Sebagai pemimpin dari negeri ini aku tidak dapat memberi tempat pada rasa sensitif yang berlebihan.”[11]

Jawaban Bung karno tersebut memang menunjukkan dalam situasi yang sulit. Memilih yang sulit. Bagaikan makan buah simalakama. Tetapi, hal itu sekaligus menunjukkan kaliber kepemimpinan beliau. Bahkan di akhir penuturannya dengan para pemuda mahasiswa tadi, beliau menagaskan,

“Dengan setiap rambut di tubuhku, aku hanya memikirkan tanah airku. Dan tidak ada perlunya bagiku melepaskan beban dari dalam hatiku kepada setiap pemuda yang datang kemari. Aku telah mengorbankan hidupku untuk tanah ini. Tidak jadi soal kalau ada yang menyebutku kolaborator, karena aku tidak perlu membuktikan kepada mereka atau kepada dunia apa yang telah kulakukan. Halaman-halaman dari Revolusi Indonesia akan ditulis dengan darah Sukarno. Sejarahlah yang akan membersihkan namaku.”[12]

Kejahatan Jepang yang sangat menyakitkan adalah pemaksaan wanita-wanita untuk menjadi jugun lanfu. Jugun lanfu adalah wanita yang dipaksa Jepang untuk menjadi pelacur. Mereka dibawa ke pos-pos Jepang atau medan pertempuran Jepang guna memenuhi nafsu binatang tantara Jepang. Eksploitasi ekonomi dan tenaga bangsa Indonesia menyebabkan kemiskinan dan penyakit sosial. Kondisi kesehatan sebagian besar rakyat Indonesia memprihatinkan karena kekurangan gizi. Gelandangan dan pengemis ditemukan di berbagai tempat.[13]

Alhasil, sikap kolaborasi Soekarno-Hatta ini sempat menimbulkan polemik pro-kontra. Hendri F. Isnaeni telah membahas permasalahan ini dengan baik dan obyektif berdasarkan kajian Pustaka yang mendalam dalam bukunya Kontroversi Sang Kolaborator.[14] Kemudian dikuatkan oleh Anhar Gonggong[15] dalam kata pengantarnya. Ia memberi catatan yang cukup bagus, “Sukarno-Hatta berkolaborasi dengan Jepang tidak lebih dari sebuah strategi untuk mewujudkan kemerdekaan yang selama ini diperjuangkannya.”[16]

Kemudian Anhar menegaskan, “Lihatlah, Sukarno tampil sebagai penggerak bangsanya di tengah-tengah perang yang berkecamuk. Lihatlah, sebagai sorang penggerak, ia menggerakkan romusa, tetapi ia juga merumuskan ideologi untuk negaranya jika kelak bangsanya Merdeka… Lihat pula, tanpa mempersoalkan akibat sikap kolaboratornya, para pemimpin bangsa-negara Republik Indonesia yang bersidang pada 18 Agustus 1945 -dalam sidang PPKI- memilihnya secara aklamasi sebagai Presiden dan Hatta sebagai Wakil Presiden. Sebelumnya, pada 17 Agustus 1945, juga secara “aklamasi” menyepakati Sukarno-Hatta, atas nama bangsa Indonesia, membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia…”[17]

Dengan demikian, tegas Anhar mengakhiri tulisannya, tampilnya Sukarno dan juga Hatta dalam situasi yang sangat menentukan bagi masa depan kemerdekaan bangsanya sebenarnya telah mengeliminasi makna negatif dari sikap kolaborator Sukarno tersebut.[18]

Mojokerto, 10/11/2023

 DAFTAR PUSTAKA

Aman, Dr., M.Pd., Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan: 1945-1998, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019, cet. II.

Cindy Adams, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Terj. Syamsu Hadi, Yogyakarta: Media Pressindo, dan Yayasan Bung Karno, 2014, edisi revisi cet. ke-3.

Dasman Djamaluddin, Butir-Butir Padi B.M. Diah (Tokoh Sejarah yang Menghayati Zaman), Jakarta: Pustaka Merdeka, 1992.

Hendri F. Isnaeni, Kontroversi Sang Kolaborator, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2008.

Catatan Kaki:

[1] Yaitu Dai Nippon Pemimpin Asia, Dai Nippon pelindung Asia, dan Dai Nipon Cahaya Asia. (Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, 211) Gerakan Tiga A ini adalah satu organisasi yang secara psikologis keliru, karena didasarkan pada semboyan yang membuat sakit hati, kata Bung Karno. “Gerakan ini menimbulkan kesan buruk,” keluh Syahrir.

[2] Berbeda dengan Partai Masyumi yang didirikan melalui Kongres Umat Islam di Yogyakarta pada tanggal 7-8 November 1945, setelah Indonesia merdeka. (lebih jalasnya lihat Remy Madinier, Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral, Jakarta: Mizan, 2013; dan Artawijaya, Pelajaran Dari Masjumi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014).

[3] Aman, Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan: 1945-1998, hal. 2.

[4] Cindy Adams, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, hal. 209.

[5] Lihat Cindy Adams, ibid., hal. 193-195.

[6] Dasman Djamaludidin, Butir-Butir Padi B.M. Diah (Tokoh Sejarah yang Menghayati Zaman), Jakarta: Pustaka Merdeka, 1992, hal. 37.

[7] Dasman Djamaludidin, Ibid.

[8] Cindy Adams, op.cit., hal. 203.

[9] Aman, Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan: 1945-1998, hal. 4.

[10] Cindy Adam, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, hal. 232.

[11] Cindy Adam, Ibid., hal. 233-234.

[12] Cindy Adam, Ibid., hal. 235.

[13] Aman, Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan: 1945-1998, hal. 4.

[14] Hendri F. Isnaeni, Kontroversi Sang Kolaborator, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2008)

[15] Dr. Anhar Gonggong adalah sejarawan kelahiran Pinrang (Sulsel) 14 Agustus 1943, pernah menjadi guru SMA, kemudian Direktur Sejarah dan Nilai tradisional Depdikbud (1994-1999), Deputi Menteri Bidang Sejarah dan Purbakala di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (2001-2003), pengajar Sejarah Pergerakan Nasional dan Sejarah Kontemporer Indonesia di Universitas Negeri Jakarta (sejak 2003), dan menjadi dosen di beberapa Perguruan Tinggi.

[16] Hendri F. Isnaeni, Kontroversi Sang Kolaborator, hal. xv.

[17] Ibid., hal. xvi.

[18] Ibid.